Pengertian Hukum : Macam-Macam | Unsur | Tujuan (Penjelasan lengkap)

Pengertian Hukum : Macam-Macam | Unsur | Tujuan (Penjelasan lengkap)

Ketiadaan definisi hukum yang jelas menjadi kendala bagi mereka yang baru akan mempelajari ilmu hukum. Sebelum memulai untuk mempelajari apa itu hukum, tentu dibutuhkan pemahaman awal atau pengertian hukum secara umum dengan berbagai macam aspek nya.

Unsur-Unsur Hukum

Unsur Unsur Hukum

Bagi masyarakat awam pengertian atau definisi hukum itu tidak terlalu penting. yang lebih penting adalah penegakan nya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Namun, bagi mereka yang ingin mendalami lebih lanjut soal hukum, tentu saja perlu untuk mengetahui pengertian hukum. Pada umumnya, rumusan pengertian hukum paling tidak harus mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

  • Hukum mengatur tingkah laku dan/atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan yang berisikan perintah serta larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan guna mengatur tingkah laku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.
  • Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang dalam menetapkannya. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas.
  • Penegakan aturan hukum sifatnya memaksa. Peraturan hukum dibuat tidak untuk dilanggar akan tetapi untuk dipatuhi. Dalam penegakan nya diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya sekalipun dengan tindakan yang represif. Meski demikian, masih terdapat norma hukum yang bersifat fakultatif/melengkapi.
  • Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perilaku yang melawan hukum akan dikenai sanksi yang tegas. Sanksi diatur pula dalam peraturan hukum.

Pengertian Hukum

Pengertian-hukum

Hukum adalah sebuah peraturan dalam bentuk norma dan sanksi yang ada atau dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Maka dari itu Hukum merupakan suatu sistem terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dengan berbagai cara dan bertindak. Tujuan hukum adalah menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum juga memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum di dalam masyarakat.

Maka dari itu setiap masyarakat berhak memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum juga diartikan sebagai sebuah peraturan, ketetapan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis guna mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

Baca juga : Pengertian HAM dan Macam-Macam nya

Pengertian Hukum menurut beberapa Ahli

Yang dimaksudkan dengan hukum adalah suatu norma dalam masyarakat. Jika norma ini di langgar maka memiliki sanksi yang lebih tegas.

Namun, beberapa ahli mempunyai kesimpulan sendiri tentang pengertian hukum. Maka dari itu kita perlu mengetahui apa saja pengertian hukum dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

1. Menurut Plato

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang tersusun dengan baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat.

2. Menurut Borst

Hukum adalah keseluruhan tentang peraturan terhadap perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat. Dimana pelaksanaannya dapat di doktrin dengan tujuan agar memperoleh keadilan.

3. Menurut Immanuel Kant

Hukum merupakan keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan mematuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Macam-Macam Hukum

Macam macam Hukum

Macam-macam hukum dikelompokkan dalam berbagai jenis-jenis hukum. penggolongan hukum berdasarkan jenis jenisnya meliputi:

  • Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis serta Hukum tidak tertulis.
  • Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum local, Hukum nasional serta Hukum Internasional.
  • Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil serta Hukum Formal.
  • Hukum berdasarkan Waktu: Ius Constitutum (hukum yang berlaku saat ini), Ius Constituendum (hukum yang diangan-angankan di masa mendatang), Lex naturalis (Hukum Alam).
  • Hukum Berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private. Hukum Publik sendiri terbagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana serta Hukum Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, serta Hukum Waris.
  • Hukum Berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, Hukum semua golongan serta Hukum Antar golongan.
  • Hukum Berdasarkan Wujudnya: Hukum Objektif serta Hukum Subjektif.
  • Hukum Berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa serta Hukum yang mengatur

Baca juga : Pengertian Hukum menurut para ahli

Pembagian Hukum

Pembagian Hukum

Hukum terbagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan.

Hukum pidana

Hukum pidana termasuk pada jenis hukum publik. Hukum pidana mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang – undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi yang melanggar.

Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan adalah perbuatan yang menyalahi aturan perundang – undangan serta bertentangan dengan nilai moral, nilai agama serta rasa keadilan masyarakat. Pelaku kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.


Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan tetapi tidak memberikan efek yang berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.


Hukum pidana Di Indonesia diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Kitab KUHP ini awalnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS).

KUHP adalah lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia yang mana asas-asas umum termuat serta menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis).

Hukum perdata

Hukum perdata adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan antara individu di dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata juga disebut hukum privat dan/atau hukum sipil. Contoh hukum perdata yang terdapat pada masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan .

Hukum perdata terbagi menjadi beberapa golongan antara lain:

  1. Hukum keluarga
  2. Hukum harta kekayaan
  3. Hukum benda
  4. Hukum perikatan
  5. Hukum waris

Hukum acara

Hukum acara diperlukan untuk menegakkan hukum materiil atau sering juga disebut hukum formil. Ketentuan yang mengatur bagaimana cara serta siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil adalah hukum acara.

Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil.

Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara.

Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Polisi harus menguasai tentang Hukum acara pidana terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan. Karena tugas pokok polisi menurut hukum acara pidana (KUHAP) adalah melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.

Lalu yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut.

Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata serta hukum acara tata usaha negara adalah advokat dan hakim. Alasannya karena di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak punya wewenang seperti halnya dalam hukum acara pidana.

Advokat lah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan klien nya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakili nya untuk menyangkal gugatan tersebut.

Tegaknya supremasi hukum itu bergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri dalam menegakkannya. Akan tetapi masyarakat benar-benar berharap mereka (penegak hukum) menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran.

Para penegak hukum itu antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Jika para penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum.

Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum.

Sistem Hukum

sistem hukum

Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama.

Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum dengan berbagai ketentuan hukum yang dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang kemudian ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam praktiknya. 60% Umat manusia di dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.

Sistem hukum ini sebenarnya berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku sejak Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justisianus abad ke VI sebelum masehi.

Sistem Hukum Anglo-Saxon

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim pada masa selanjutnya.

Beberapa negara yang menerapkan sistem hukum ini antara lain Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (akan tetapi negara bagian Louisiana juga menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon).

Akan tetapi ada beberapa negara yang menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, seperti Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi juga menggunakan sistem hukum adat dan hukum agama.

Sebenarnya penerapan Sistem hukum anglo saxon lebih mudah terutama pada masyarakat di negara berkembang. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, Pendapat para ahli dan praktisi hukum yang lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.

Sistem Hukum adat/kebiasaan

Hukum Adat merupakan seperangkat norma dan peraturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Contohnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. Hukum Adat memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu.

Sistem Hukum agama

Sistem hukum agama merupakan sistem hukum berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.

Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem hukum campuran namun tetap memiliki sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental.

Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat serta sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam. Uraian lebih lanjut ada pada bagian Hukum Indonesia

Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana diadaptasi dari hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena faktor sejarah di masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).

Karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut ajaran agama Islam, maka hukum atau syariat Islam lebih banyak mendominasi terutama dalam bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan.

Indonesia juga menerapkan hukum adat yang masuk dalam undang-undang atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat oleh masyarakat serta budaya-budaya yang ada.

Tujuan Hukum

Tujuan Hukum

Hukum mempunyai tujuan yang sifatnya menyeluruh seperti ketertiban, kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan serta kesejahteraan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya hukum, maka setiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum juga bertujuan untuk mencegah dan menjaga supaya setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Pada umumnya tujuan Hukum adalah sebagai berikut ini:

  1. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
  2. Mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat.
  3. Menjamin adanya kebahagian sebanyak-banyaknya pada semua orang.
  4. Menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan sosial secara lahir dan batin.
  5. Menjadi sarana penegak dalam pembangunan.
  6. Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat.
  7. Sebagai fungsi kritis.

Sumber Referensi:

Wikipedia

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: